kader PPP Foto Bersama Usai Diklat Pendidikan dan Sosiliasasi UU Pesantren
NEWS

Gelar Pendidikan Politik dan Sosialisasi UU Pesantren  PPP Kota Batu Sasar Pesantren dan Santri Milenial Kota Wisata Batu

Spread the love

Kota Batu, altarraya.com – Sebanyak 100 Kader PPP dan masyarakat kota Malang mengikuti Pendidikan Politik dan sosialisasi UU Pesantren bbertempat di Hall Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Batu,  Agenda Pendidikan Politik dan Sosialisasi UU Pesantren No 18 Tahun 2019,  pada hari rabu, 25 desember 2019 kemarin.

Menurut Nara Sumber dari DPP PPP,  Ainul Yaqin, M.Si. “Salah satu poin penting dalam UU Pesantren adalah keberpihakan negara terhadap pesantren yang selama ini dinilai telah banyak berkontribusi kepada kehidupan bernegara.”

“UU Pesantren ini sudah disahkan DPR pada 24 September 2019. UU Nomor 18 Tahun 2019 ini mulanya merupakan RUU inisiatif PPP, ” Tandasnya.

“FPPP sejak 2013 sudah meneguhkan serta menginisiasi penyusunan RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, RUU Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren,  namun perjalanan Satu tahun kemudian,  partai-partai berplatform Islam seperti PKB, PKS, dan PAN, bergabung mengusung RUU tersebut.” Imbuh Mantan Sekjen FSQH Malang Raya ini.

“Ya artinya sejarah pergulatan  pengawalan RUU Pesantren hingga menjadi UU Pesantren posisi PPP benar-benar total mengawal di dalam nya. ” Imbuhnya.

“Karenanya  pesantren harus  mampu mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan, serta memadukan nasionalisme dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Sementara  itu Seperti hal lahirnya UU Pesantren,  menurut Ainul PPP akan mendorong Lima RUU pada Prolegnas  2019 -2024 yakni RUU larangan minuman beralkohol, RUU wisata halal, RUU ekonomi syariah, RUU perlindungan anak yatim dan anak terlantar dan Revisi UU Ormas. Ungkap Tenaga Ahli Anggota DPR RI F-PPP tersebut.

Sementara itu Gus Danial, Sapaan Akrab Pengasuh Pesantren Luhur Kota Malang,  menyampaikan kognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun nonformal. Pesantren yang formal dalam UU ini terdiri dari pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma’had Ali. Sangat penting” terang pemerhati pesantren Malang Raya.

Menurutnya jalur pendidikan nonformal berupa pengajian kitab kuning dengan beberapa metode pembelajarannya yang khas. Baik formal maupun nonformal, semua lulusan pesantren diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu.

“Setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.” terang Danial

Pada paparan lain, Ketua DPC PPP Habib,  mengungkapkan sudah saatnya Pesantren memanfaatkan momentum  adanya UU Pesantren ini sebagai semangat baru wajah Pesantren Indonesia yang maju dan berintegritas tinggi, sebagai bagian pendidikan Indonesia.

Habib  berharap Nantinya 34 Pesantren se Kota Batu dapat gayung Bersambut, merespon secara maksimal keberadaan dan nilai-nilai Positif UU Pesantren yang menurutnya sangat berpihak kepada Pesantren.

“Point paling penting dari Undang-undang Pesantren adalah acara yang dihadiri oleh perwakilan pondok pesantren se Kota Batu, pengurus DPC, DPAC PPP dan tokoh masyarakat Batu, yang siap mengawal,” imbuh Habib.

Reporter : Iis

Editor : Syarofi

Baca Juga  OSIS SMA Maarif 1 Bedah Rumah Janda Miskin Dari Hasil Jual Takjil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.